BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

1.2  Sistem Pemerintahan

Berikut ini adalah sistem pemerintahan menurut para ahli, yaitu antara lain menurut Plato dan Aristoteles.

1.  Plato

Bentuk pemerintahan pada zaman Yunani Kuno mengutamakan peninjauan ideal (filsafat). Plato mengemukakan bahwa bentuk pemerintahan dapat dibagi menjadi lima, sesuai dengan sifat tertentu manusia, yaitu:

1. Aristokrasi: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh aristokrat (cendekiawan), sesuai dengan pikiran keadilan.
2. Timokrasi: kekuasaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
3. Oligarkhi: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang atau golongan hartawan. Keadaan ini melahirkan milik partikelir (swasta), sehingga orang-orang miskin pun akhirnya bersatu melawan kaum hartawan dan lahirlah demokrasi.
4. Demokrasi: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh rakyat miskin (jelata); namun kesalahan pelaksanaannya berakhir dengan anarkhi.
5. Tirani: pemerintahan oleh seorang penguasa yang sewenang-wenang. Bentuk inilah yang paling jauh dari cita-cita keadilan.

Telah dibuktikan melalui dialektika, aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan terbaik dan bahwa prinsip keadilan yang dijalankan oleh orang-orang merdekalah yang membawa kebahagiaan.

2.  Aristoteles

Menurut dia pembedaan bentuk pemerintahan dapat dilakukan dengan kriteria kuantitatif, yaitu dilihat dari jumlah orang yang memerintah:

1. Monarkhi: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu orang (raja/ kaisar).
2. Aristokrasi: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang (cerdik pandai)
3. Polity: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh banyak orang dengan tujuan untuk kepentingan umum.

Aristoteles yang mengembangkan teori tersebut dari pendapat Herodotus (484-425 SM), menyatakan bahwa ketiga bentuk pemerintahan itu bersifat ideal dan bentuk metamorfosis masing-masing berturut-turut sebagai berikut: Tirani/ Diktator, Oligarkhi / Plutokrasi, dan Okhlorasi. Pendapatnya berbeda dengan Plato. Menurut Plato, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang ideal dan pemerosotannya berupa mobokrasi / okhlorasi. Sedangkan Aristoteles justru menyatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk kemerosotan polity.

Keterangan:

1. Monarkhi berasal dari kata mono yang berarti satu dan archien yang berarti memerintah. Jadi, monarkhi adalah pemerintahan oleh satu orang, yaitu raja/ kaisar.
2. Tirani adalah pemerintahan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri.
3. Aristokrasi berasal dari kata aristoi yang berarti cerdik pandai atau bangsawan dan archien. Jadi, aristokrasi adalah pemerintahan oleh kaum cerdik pandai demi kepentingan umum.
4. Oligarkhi berasal dari kata oligoi yang berarti sedikit atau beberapa dan archien. Jadi, oligarkhi adalah pemerintahan oleh beberapa orang untuk kepentingan mereka sendiri.
5. Plutokrasi berasal dari kata plutos yang berarti kekayaan dan archien atau kratein. Jadi, plutokrasi adalah pemerintahan oleh orang-orang kaya atau untuk mencari kekayaan.
6. Polity adalah pemerintahan oleh orang banyak dengan tujuan untuk kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini menurut Aristoteles bisa merosot menjadi demokrasi, yaitu pemerintahan yang diselenggarakan oleh orang banyak tetapi tidak bertujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat.
7. Mobokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa atau tidak memahami pemerintahan.
8. Okhlorasi berasal dari kata okhloh yang berarti orang biadab, tanpa pendidikan, atau rakyat hina dan kratein. Jadi okhlorasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh orang yang biadab, tanpa pendidikan atau rakyat hina.
9. Anarkhi berasal dari kata an yang berarti tidak atau bukan dan archien. Jadi, anarkhi berarti tanpa pemerintahan/ kekuasaan. Seseorang atau sekelompok orang disebut bertindak anarkhis apabila ia atau mereka berlaku seolah-olah ia atau mereka sendirilah yang berkuasa atau menganggap kekuasaan pemerintahan yang sah tidak ada.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1         Polybius

Polybius (Πολύβιος) adalah seorang sejarawan Yunani pada periode Helenistik yang dikenal akan bukunya yang berjudul The Histories. Ia juga dikenal akan gagasannya mengenai sistem pemerintahan, yang digunakan dalam L’esprit des lois Montesquieu. Ia lahir pada tahun 203 SM dan dibesarkan di kota Achaean, Megalopolis. Polybius adalah anggota dari kelas teratas yang mengatur pemerintahan Yunani, dengan peluang secara langsung untuk mendapatkan wawasan yang mendalam urusan militer dan politik. Karier politiknya ditujukan sebagian besar untuk menjaga independensi dari Liga Achaean. Ayahnya adalah seorang wakil kepala kebijakan netralitas selama perang Roma terhadap Perseus Makedonia. Dia menarik kecurigaan dari Roma, dan sebagai hasilnya, Polybius anaknya adalah salah satu dari 1000 Achaea mulia yang pada 168 SM diangkut ke Roma sebagai sandera, dan ditahan di sana selama 17 tahun. Di Roma, berdasarkan budaya tinggi, ia dibawa ke rumah paling terkenal, khususnya dengan yang Aemilius Paulus, penakluk dalam Perang Macedonia Ketiga, yang dipercayakan kepadanya dengan pendidikan anak-anaknya, Fabius dan Scipio muda. Ketika para sandera Achaean dibebaskan pada tahun 150 SM, Polybius diperbolehkan meninggalkan untuk kembali ke rumah, tetapi pada tahun berikutnya ia pergi bersama temannya ke Afrika, dan hadir pada penangkapan Kartago bahwa ia dijelaskan. Kemungkinan bahwa setelah penghancuran Kartago, ia berangkat ke pantai Atlantik, Afrika serta Spanyol.

Setelah kehancuran Korintus pada tahun yang sama, ia kembali ke Yunani dan memanfaatkan koneksinya di Romawi untuk meringankan kondisi di sana; Polybius dipercayakan dengan tugas sulit mengatur bentuk baru pemerintahan di kota-kota Yunani, dan di kantor ini memperoleh pengakuan tertinggi untuk dirinya sendiri.

Tahun-tahun berikutnya yang ia habiskan di Roma, terlibat pada penyelesaian pekerjaan sejarah, dan kadang-kadang melakukan perjalanan panjang melalui negara-negara Mediterania untuk kepentingan sejarah, lebih khusus dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan secara langsung dari situs sejarah. Hal ini juga tampak bahwa ia mencari dan mewawancarai veteran perang dalam rangka untuk mengklarifikasi rincian peristiwa yang ia sedang tulis dan diberikan akses ke bahan-bahan arsip untuk tujuan yang sama. Sedikit yang diketahui dari kehidupan kemudian Polybius. Ia kemungkinan besar melakukan perjalanan dengan Scipio ke Spanyol dan bertindak sebagai penasihat militer selama Perang Numantine, perang kemudian dia menulis tentang dalam monografi hilang pada subjek. Hal ini juga kemungkinan bahwa Polybius kembali ke Yunani di kemudian hari, karena ada ada banyak prasasti dan patung-patung dia di Yunani. Ada laporan kematiannya pada 118 SM setelah jatuh dari kuda, meskipun hal ini hanya dicatat dalam satu sumber dan sumber yang dikenal dapat diandalkan.

2.2         Siklus Polybius

Polybius adalah murid Aristoteles. Ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan monarkhi, oligarkhi dan demokrasi berlangsung silih berganti berupa siklus, berputar dan pada gilirannya akan kembali ke asal. Teorinya ini dikenal dengan nama Siklus Polybius. Pembagian bentuk pemerintahan seperti dianut oleh Plato, Aristoteles dan Polybius itu pada masa modern – dipelopori oleh Niccolo Machiavelli – diganti menjadi monarkhi dan republik (berasal dari kata res yang berarti hal, benda, kepentingan dan publica yang berarti publik, umum, rakyat).

Sejalan dengan pendapat Aristoteles, Polybius berpendapat bahwa pemerintahan suatu negara umumnya diawali dengan bentuk kerajaan atau monarki, dimana seorang raja/ratu yang memerintah sebagai penguasa tunggal demi kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian bentuk pemerintahan semacam ini lama-kelamaan merosot menjadi tirani ketika raja yang bersangkutan atau raja-raja keturunannya tidak lagi memikirkan kepentingan umum; melainkan, hanya mengajar kepentingannya sendiri dengan cara yang sewenang- wenang.

Menurut Polybius, dalam situasi semacam ini umumnya akan muncul sekelompok bangsawan yang kemudian menggerakkan perjuangan itu berhasil, negara akan diperintah oleh sekelompok bangsawan yang berupaya menyejahterakan semua rakyat. Inilah yang disebut pemerintahan Aristokrasi. Namun karena kekuasaan itu cenderung untuk disalah gunakan, pemerintah kaum bangsawan yang baik itu (kaum Aristokrat) pun lama-kelamaan akan merosot menjadi pemerintahan yang hanya memperjuangkan kepetingan pribadi kaum bangsawan itu sendiri. Dengan demikian, pemerintahan aristokrasi berubah menjadi pemerintahan oligarki yang menindas rakyat.

Dari situasi semacam itu, rakyat akan memberontak dan menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah demokrasi. Namun demikian, lama-kelamaan negara ini akan jatuh ke keadaan di mana terjadi kekacauan, kebrobokan, dan korupsi akibat masing-masing rakyat juga mementingkan dirinya sendiri (oklokrasi). Di tengah kekacauan seperti itu, Polybius meramalkan bahwa akan muncul seorang yang berani dan kuat untuk mengembalikan kehidupan negara ke keadaan yang tertib dan damai. Pemerintahan kembali dikendalikan oleh seorang yang berkuasa penuh, yaitu seorang raja atau monark (monarki).

Siklus Polybius sendiri bisa dilihat pada gambar di bawah ini :

Kelemahan dari teori Polybius adalah sifatnya yang deterministik; artinya, perubahan bentuk pemerintahan akan mengikuti siklus yang berurutan dari pemerintahan seorang yang baik, kemudian digantikan oleh pemerintahan seorang yang buruk, kemudian diganti pemerintahan sekelompok orang yang baik, dan seterusnya. Padahal, dalam praktik bisa saja pemerintahan tirani ditumbangkan oleh rakyat, yang kemudian membangun pemerintahan demokrasi. Jadi, perubahan pemerintahan tirani menuju demokrasi tidak perlu melewati pemerintahan aristokrasi dan oligarki terlebih dahulu. Dalam sejarah banyak contoh pemerintahan tirani dijatuhkan oleh penguasa lain yang kemudian menjadi raja / monark yang baik. Jadi, perubahan tirani menjadi monarki tidak harus melalui jalur pemerintahan aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan oklokrasi.

Klasifikasi mutakhir tentang bentuk pemerintahan yang biasa digunakan para pakar adalah demokrasi, oligarki, dan kediktatoran (Ranney, 1992), yaitu: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan untuk membuat keputusan tertinggi dalam suatu Negara dikontrol oleh semua warga Negara dewasa dari masyarakat yang bersangkutan.

Kediktatoran adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasan untuk membuat keputusan tertinggi dalam suatu Negara dikontrol oleh satu orang. Oligarki adalah bentuk pemerntahan dimana kekuasaan untuk membuat keputusan tertinggi dalam suatu Negara dikontrol oleh sekelompok elite. Para pakar ilmu politik kini lebih suka menyebut demokrasi, oligarki, dan kediktatoran bukan sebagai bentuk pemerintahan, melainkan sebagai sistem politik.

2.3         Praktek Siklus Polybius di Indonesia

Pemerintah yang tidak demokratis bisa saja membuat hukum yang dibuatnya itu sehingga nampak konstitusional. Sebaliknya demokrasi tanpa pemerintah yang taat hukum sangat diragukan, atau bahkan omong kosong” (Bondan Gunawan S/Mantan Mensesneg). Sengaja ilustrasi diatas, penulis tempatkan sebagai pembuka tulisan ini, walaupun mungkin masih banyak lagi tolak ukur demokrasi dari para ahli yang lebih representatif untuk di sitir atau dijadikan acuan. Mengkaji demokrasi seakan tidak ada habis-habisnya walaupun di bangku sekolah tingkat pertama di telinga kita sudah akrab dengan kata demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos = pemerintahan dan kratos/kratein = rakyat. Juga dijelaskan kalau ada dua tipe demokrasi yaitu Demokrasi Langsung biasanya berlaku di wilayah yang kecil dan berpenduduk sedikit dimana disana semua keputusan menyangkut kepentingan publik atau umum, semua orang disana diminta untuk menyatakan pendapatnya dan keinginan mayoritas penduduklah yang dijalankan. Serta Demokrasi Tidak Langsung yang berlaku pada masyarakat yang besar dan atau majemuk serta mempunyai wilayah yang luas. Disinilah berlaku sistem Demokrasi dengan sistem perwakilan karena memang jika seluruh rakyat dalam jumlah jutaan diminta pendapatnya adalah sesuatu yang mustahil atau paling tidak menghambat kelangsungan proses pengambilan keputusan. Bayangkan saja jika hanya untuk memberlakukan satu Undang-undang harus meminta pendapat seluruh rakyat, berapa biaya yang diperlukan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bukan beranti penulis berkesimpulan bahwa demokrasi tidak langsung lebih baik daripada demokrasi langsung, karena terkadang pilihan-pilihan sistem demokrasi ini adalah strategi para politisi dalam upaya untuk mencapai target pribadi maupun kelompoknya. Masih segar dalam ingatan kita ketika dulu terjadi perdebatan sengit antara pimpinan partai politik menjelang pemilu 7 Juni 1999 dan pemilihan Presiden masa bakti 2000 — 2004 yang lalu, banyak pihak beranggapan bahwa kita (baca : rakyat) belum siap untuk melaksanakan pemilihan Presiden secara langsung. Pendapat yang menyatakan bahwa rakyat kita belum siap untuk melaksanakan pemilihan Presiden secara langsung dibantah oleh seorang pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr. Yusril lhza Mahendra (dulu dosen UI), yang mengatakan “bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan rakyat belum siap”, bukankah sebelum diberlakukan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, kita sudah terbiasa dengan sistem pemilihan pemimpin secara Iangsung, seperti dibeberapa daerah di Sumatera yang dipimpin oleh seorang Pasirah atau Kepala Marga. Setiap kali pemilihan Pasirah tersebut dilakukan pemilihan secara langsung. Bahkan saat jaman penjajahan Belanda pemilihan Pasirah tersebut di lakukan dengan cara yang cukup unik, yaitu dengan cara masing-masing calon berdiri di lapangan luas dan terbuka kemudian dipersilahkan bagi pemilih untuk mengambil tempat dibelakang calon sesuai dengan pilihannya, dan nanti panitia akan menghitung siapa yang paling panjang atau banyak barisan di belakangnya maka itulah yang menjadi pemenang pemilihan tersebut. Walaupun rata-rata rakyat pada waktu itu berpendidikan rendah bahkan banyak yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan namun tidak terjadi keributan pasca pemilihan, ini mungkin disebabkan waktu itu orang belum mengenal praktek-praktek kotor seperti money politic dan apa yang dilakukan waktu itu sekarang kita kenal dengan sistem pemilihan dengan voting terbuka yang banyak dihindari orang-orang di lembaga legislatif baik di pusat, propinsi, dan kabupaten atau kota, karena kalau voting terbuka itu dilakukan sudah dapat dipastikan akan berbuntut panjang, sebab pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya sebab Ia menghitung begitu banyak kerugian materi dan selanjutnya akan terkuaklah nanti praktek kotor suap-menyuap itu. Demokrasi versus Tirani, menurut Polybius seorang ahli hukum, memang sudah hukum alam kalau terjadi perubahan atau pergantian sistem pemerintahan dalam siklus yang digambarkannya ada sistim Monarchy, Oligarchy, Teocrachy, Aristocrachy, Democrachy, dan Tirany. Polybius mengatakan “bahwa sistem itu selalu berputar dan berganti-ganti”. Jika teori siklus Polybius tersebut kita hubungkan dengan kondisi real negara kita dari masa penjajahan Belanda, Jepang sampai kita menyatakan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat atas tanah airnya, nampak memang teori itu mengandung kebenaran. Pada jaman penjajahan wilayah Nusantara terbagi atas beberapa wilayah kerajaan, artinya menganut sistim Monarchi absolut dimana kewenangan mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan ada ditangan Raja atau Sultan.17 Agustus 1945 terjadi peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia dimana dua orang pemimpin biasa dikenal sebagai Dwi Tunggal atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan kita. Maka proklamasi itu otomatis mengubah pula sistim ketatanegaraan kita karena dengan demikian kita mempunyai konstitusi serta aturan lain yang murni “made in” Indonesia walaupun dalam kenyataannya kita harus rnengakui bahwa banyak peninggalan penjajah Belanda yang sampai saat ini masih kita anut dan kita pergunakan terutama berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan Iegalisasinya mengacu pada pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, dan kita juga harus bangga dengan sejarah kemerdekaan kita yang berbeda dengan sejarah kemerdekaan negara-negara di dunia ketiga Iainnya seperti Malaysia dan Filipina. Malaysia semula dijajah Inggris walaupun telah merdeka tetapi tidak dapat lepas secara total dari pengaruh Inggris. Ini terbukti sampai saat ini Malaysia adalah bagian dari persemakmuran Inggris Raya dan hal ini pula memaksa Malaysia untuk ikut terpengaruh pada sikap Inggris termasuk masalah politik luar negeri, hal yang sama juga terjadi. dengan Filipina hampir-hampir dapat dikatakan adalah “negara bagian”nya Amerika Serikat, sampai-sampai hari kemerdekaannya sama dengan “tuan” yang pernah menjajahnya, bahkan Amerika Serikat membangun pangkalan militer di negara itu. Kita kembali kepada teori siklus Polybius diatas hubungannya dengan Indonesia. Polybius mengatakan bahwa “pada saat kondisi suatu negara kacau, rakyatnya ditindas, maka akan muncul orang kuat yang akan menyelamatkan rakyatnya dari kekacauan”. Pada awalnya orang itu akan memimpin secara Demokratis, Jujur dan Adil. Benar memang kemudian muncul pemimpin-pemimpin kita yang cakap dan berani seperti Soekarno, Hatta, Muh. Yamin dan lain-lain, merekalah yang berperan sebagai “key person” atau orang kunci ketika itu dan memang pada awal kemerdekaan kita, suasana begitu Demokratis terbukti pemilu Indonesia yang pertama tahun 1955 diakui dunia internasional sebagai pemilu yang demokratis dipandang dari sudut Demokrasi Universal. Selama 32 tahun Soeharto memerintah dengan tangan besinya, yang akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan hingga pada puncaknya di tahun 1998 Soeharto terguling dan diganti oleh Habibie yang pada pemerintahannya melahirkan Pemilu 7 Juni 1999 dengan cukup demokratis selama Indonesia merdeka. Pemilu 7 Juni 1999 mendudukkan Gus Dur sebagai Presiden yang penuh dengan ide-ide kontroversional. Seandainya pada pemilihan Presiden yang lalu melahirkan Amien Rais sebagai Presiden, mungkin saja pemenintahan kita waktu itu akan bercorak Aristokrachi walaupun latar belakang Amien Rais sebagai akademis atau cendekiawan bukan jaminan terhadap corak pemerintahannya, namun tidak terbukti ramalan sebagian orang bahwa dengan predikat Kyai yang disandang Gus Dur akan berpengaruh dengan sistem pemerintahannya akan condong kearah Teokrachi (dominan pengaruh keagamaanya), bahkan ternyata pemerintahan saat itu agak membingungkan kita dengan dihapusnya Departemen Sosial, Departemen Penerangan dan Ditsospol. Bisa saja Gus Dur membuat perencanaan akan menumbuhkan sebuah masyarakat sipil yang kuat (baca: Masyarakat Madani) yang terbebas dari pengaruh atau intervensi negara (state) atau bisa saja kalau kita simak teori Polybius gejala Gus Dur dengan statemennya waktu berkuasa yang terkadang kontra produktif dengan statement yang dilontarkan sebelumnya, adalah gejala atau tanda-tanda kebangkitan tirani baru atau mungkin agar lebih sopan kita sebut Neo Tirani. Menyiasati Tumbuhnya DemokrasiSudah tidak dapat dibantah lagi bahwa prasyarat utama tumbuhnya demokrasi adalah terbentuk atau terciptanya masyarakat sipil (civil society) wataupun sebenamya gagasan untuk membentuk masyarakat sipil dimulai oleh Aristoteles meskipun Cicero-lah yang mulai menggunakan istilah Society Civilis dalam filsafat politiknya. Pada awalnya pengertian Sivil Society dan Negara dianggap sama dimana dipakai istilah-istilah seperti Kainonio Politiche, Societe Civil, Burgerliche geselschaft, Civil Society dengan Polis, Civitas, Etai, Staai, Stato, dan State. Muhammad Hikam mendefinisikan masyarakat sipil itu sebagai berikut : “Masyarakat sipil adalah merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan berciri antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self -generating), dan keswadayaan (self- supporting), kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma hukum yang diikuti dengan warganya”, Disamping masyarakat sipil sering dipadankan dengan masyarakat madani. Padanan kata lainya yang sering digunakan iaiah masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya bahkan jika diliperhatikan asalnya istilah civil society dikaitkan dengan anti militerisme. Di Barat, memang eksistensi masyarakat sipil biasanya dihadapkan dengan kelompok militer, disebabkan keduanya dianggap sebagai dua arena atau Domain politik yang terpisah secara diametris. itupun secara politik disana berlaku apa yang disebut Supremasi Masyarakat sipil atas militer (Civilian Supremacy Over The Military). Ketika Masyarakat sipil sudah terbentuk yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah hanya dengan adanya ruang publik yang bebaslah, individu-individu dalam posisi setara, dapat melakukan transaksi-transaksi wacana (Discursive Transaction) dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran dimana secara teoritis, ruang publik dapat diartikan sebagai ruang dimana Anggota masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik. Mereka berhak melakukan secara merdeka didalamnya termasuk mengembangkan wacana piblik seperti mengembangkan wacana publik seperti menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis (Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani Hal 123). Dengan adanya ruang publik yang bebas tersebut, masyarakat sipil dapat mengekspresikan aspirasi politiknya, dari cara yang non institusional (jalanan) hingga cara Institusional, misalnya media massa, tempat-.tempat pertemuan, parlemen dan sekolah-sekolah juga perwujudan atau pengejawantahan dari kelompok masyarakat sipil sendiri, dimana memungkinkan berlangsungnya transaksi-transaksi wacana (Discursive Transaction) dan praksis politik tanpa mengalami distorsi untuk mencapai itu semua maka masyarakat sipil mesti berhadapan dengan negara, maka sejatinya masyarakat madani dan ruang publik yang bebas itulah yang merupakan tujuan pokok gerakan-gerakan pro-demokrasi. Pertanyaan yang muncul lagi adalah bagai mana jika dalam perjalanan memperjuangkan ruang publik itu berhadapan dengan Negara yang Otoriter maka dapat dipastikan masyarakat madani akan menghadapi problematika berupa hambatan untuk berkembang. HaI ini disebabkan oleh tindakan represif negara dalam membatasi kebebasan mereka untuk mengekspresikan kepentingan politiknya.Jika masyarakat sipil di refresi oleh negara yang otoriter. Maka salah satu solusi yang layak diterima adalah, mereka harus melakukan gerakan sosial : meskipun disisi lain karena kuatnya otoritas Negara pula, dapat mendorong bagi masyarakat madani untuk tumbuh dan mengejawantahkan diri melalui gerakan-gerakan perlawanan sosial politik dengan menuntut demokrasi (Ahmmad Doli Kurnia, membongkar mitos kebesaran HMI, 1999). Stimulus menuju Demokrasi adalah penting dilakukan oleh kaum cendekiawan ataupun aktivis politik prodemokrasi untuk menciptakan suatu pra kondisi dalam rangka menyelesaikan fase-fase menuju demokrasi dan jika gerakan Demokrasi itu disamakan dengan gerakan besar menuju perubahan, sedikitnya ada tiga hal yang harus ada, yaitu pertama organisasi yang besar dan kuat. Di organisasi inilah tempat atau wadah dimana berkumpul orang-orang dengan sadar bersatu atas dasar berbagai macam persamaan, seperti persamaan ideologi dan cita-cita biasanya paling lazim organisasi ini dimanifestasikan dalam bentuk Partai politik. Walaupun dalam kenyataannya sebagian orang memahami partai politik dari sudut pandang parsial, malahan kita sering mendengar istilah-istilah seperti partai kader dan partai massa, kedua-duanya memiliki karakteristik yang sangat bertolak belakang adalah suatu yang absurd (tidak berarti/tidak bermakna) jika partai politik itu hanya mengandalkan massa fanatik yang tidak dibekali dengan pendidikan ideologi, bahkan sejatinya massa partai harus diberi pemahaman tentang ideologi-ideologi. Apakah itu ideologi liberal, sosialis, komunis dan lain-lain. hal itu berguna sebagai pembanding sekaligus penguat keyakinan akan kebenaran ideologi yang dianut oleh partai potitik itu. Bahkan yang lebih buruk lagi partai massa hanya mengandalkan pengaruh ketokohan pemimpinnya dan cenderung terjadi “kultus buta”. Sebaliknya partai kader tidak akan melakukan perubahan yang besar dan nyata tanpa adanya massa / anggota yang solid, terpimpin dan banyak, karena ide-ide atau gagasan partai dapat diwujudkan oleh anggota-anggota partai dan itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Kedua adalah massa yang besar, massa ini erat hubungannya dengan parati politik karena aspirasi massa akan ditampung oleh parati dan selanjutnya akan dilakukan proses-proses membuat formula untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat selanjutnya formula itu akan dibawa kedalam kehidupan nyata di lapangan. Ketiga adalah pemimpin yang cakap, lahirnya pemimpin biasanya disebabkan melalui beberapa hal, ada yang menjadi pemimpin karena keturunan misalnya Raja atau Sultan, ada karenà kharismanya dan kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan, tapi dapat dibuat kesimpulan apapun sebab seseorang menjadi pemimpin yang menjadi kuncinya adalah kepercayaan, tanpa kepercayaan orang tidak akan diangkat menjadi pemimpin, tanpa kepercayaan, kepemimpinan seseorang tidak akan bertahan lama, terbukti berapa banyak pemimpin-pemimpin besar yang terguling karena hilangnya kepercayaan rakyat misalnya Soekarno, Ferdinand Marcos, Soeharto, Habibie dan lain-lain.Pilihan Bijak Menuju DemokrasiMelalui tulisan ini penulis ingin mengajak kita semua untuk melakukan kontemplasi panjang, melakukan perenungan menuju demokrasi yang kita inginkan bersama. Mengapa penulis menggunakan terminologi atau istilah “pilihan bijak” bukan berarti penulis memproklamirkan diri sebagai bagian dari kelompok “konservatif tua”, karena walau sebenarnya banyak pilihan teori yang berdasarkan diberbagai literatur studi gerakan politik (political movemen) berurusan dengan spirit teologi pembebasan mulai dari yang paling radikal / revolusioner sampai ke teori paling konservatif melalui pemberdayaan institusi-institusi resmi kenegaraan seperti institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sering kita istilahkan melalui cara yang konstitusional. Kita perhatikan teori konstitusi, dikatakan oleh seorang ahli hukum Prof. Hans Kelsen “Jika suatu kerajaan diubah bentuknya (transform) jadi suatu republik oleh suatu revolusi rakyat, atau suatu republik menajdi suatu kerajaan oleh coup d’etat seorang presiden dan jika pemerintahan yang baru itu sanggup mempertahankan konstitusi baru itu dalam suatu cara yang efektif, maka menurut hukum Internasional Pemerintah ini adalah pemenintah yang sah dan konstitusi ini adalah konstitusi yang berlaku bagi negara itu”. Inilah sebabnya mengapa dinyatakan dalam hubungan lain, bahwa menurut hukum internasional revolusi yang berhasil dan Coup D’etat yang sukses adalah kenyataan-kenyataan yang menciptakan hukum. Dilihat dari teori konstitusi diatas maka tindakan.-tindakan sepihak berbentuk perebutan kekuasaan dilindungi oleh hukum internasional dan kalau kita mau jujur sebenarnya perilaku kudeta atau mengambil alih kekuasaan secara paksa adalah murni budaya kita yang sesungguhnya. Tercatat dalam sejarah kerajaan-kerajaan di nusantara yang dalam pergantian raja-rajanya didahului dengan perebutan kekuasaan, ambil contoh sejarah kudeta Ken Arok terhadap Tunggul Ametung yang akhirnya berlanjut sampai ke anaknya Tohjaya dan Anusapati. Menilik dari sejarah diatas dapat saja disimpulkan bahwa penilaku kudeta adalah “perilaku purba” yang tetap dilestarikan sampai sekarang walaupun tidak sesuai dengan perkembangan teori pemerintahan modern (modern government theory). Penulis masih ragu-ragu jika pilihan untuk melakukan perubahan dilakukan dengan cara kudeta adalah pilihan merupakan paling tepat sebab jika kita jatuhkan pilihan kudeta, kita harus menghitung ulang dengan cermat cost (biaya) yang akan dikeluarkan dari gerakan perebutan kekuasaan itu berapa korban materi, berapa jiwa manusia yang hilang, berapa waktu yang kita butuhkan. untuk mengembalikan kondisi agar normal kembali, dan yang lebih penting lagi berapa prosentase kemenangan di pihak kita. Hitung-hitungan diataslah yang menimbulkan keragu-raguan itu. Tinggal sekarang pilihan kita satu-satunya adalah melakukan perubahan dengan cara damai yaitu melalui pemilihan umum atau meminjam istilah orde baru disebut “pesta demokrasi”. Tinggal sekarang apa yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut pemilu itu, tentunya bukan jamannya lagi melakukan pembodohan terhadap rakyat seperti yang terjadi selama 32 tahun rezim Soeharto berkuasa. Rakyat tidak butuh janji-janji kosong para politisi ditambah lagi dengan memperalat pihak militer untuk menakut-nakuti rakyat, yang penting untuk kita lakukan saat ini adalah melakukan proses “pemintaran” kepada rakyat, seperti yang dilakukan oleh kalangan LSM menjelang pemilu 7 Juni 1999 yang lalu dengan melakukan Voter Education (pendidikan pemilih) atau ketika pasca pemilu, LSM melakukan Civic Education (pendidikan kewarganegaraan) walaupun sebenarnya tugas-tugas pendidikan seperti itu adalah tanggung jawab partai politik. Tetapi kelihatannya para politisi saat ini “mabuk kemenangan” sehingga lupa fungsi yang sesungguhnya, mungkin mereka tidak tahu seorang senator di Amerika Serikat menyediakan saluran telepon khusus on-line 24 jam bagi konstituennya untuk mengadukan permasalahannya. Apalagi nanti seandainya diberlakukan sistem distrik dalam pemilu mendatang jika para politisi sekarang tidak dapat mengubah paradigma berfikir dan perilakunya mereka harus bersiap-siap untuk meninggalkan kursi mereka di Legislatif saat ini.

Peran Mahasiswa Dalam Menegakkan Demokrasi

Mengapa kemudian diakhir tulisan ini penulis “sempatkan” untuk mengupas sedikit tentang kontribusi mahasiswa, dalam hal ini penulis mengelompokkan mahasiswa dalam kelompok pemuda. Ada beberapa alasan mengapa kemudian mahasiswa / pemuda kita yakin dapat melakukan perubahan ke arah demokrasi, yaitu pertama alasannya adalah mahasiswa atau pemuda memiliki keberanian yang luar biasa, kedua mereka memiliki idealisme yang tinggi dan ketiga mereka memiliki semangat yang menyala-nyala. Ketiga alasan diatas adalah modal besar yang tak ternilai harganya, karena memang hanya mahasiswa atau pemuda yang memilikinya. Kita tahu sejak dulu, di kampus sebelum diberlakukannya NKK / BKK para petani yang dirugikan akibat tanahnya digusur tanpa ganti rugi yang adil lebih memilih untuk mengadu kepada Dewan Mahasiswa (Dema) perguruan tinggi daripada mengadu kepada para “wakil rakyat” yang ada di lembaga legislatif, dan sekarang ketika era kebebasan dibuka mengapa sebagian besar mahasiswa menjauhi isu-isu populis tentang rakyat, misalnya tentang kemiskinan, lingkungan hidup, HAM, demokrasi, dan sebagainya. Tidakkah terpikir dibenak mereka yang kuliah di perguruan tinggi negeri berapa subsidi diberikan negara, yang didapat dari pajak rakyat kepada dirinya untuk biaya pendidikan setiap tahunnya? Sudah merasa gagahkah mereka membayar uang SPP yang besarnya lebih kurang Rp. 700.000,- per semester. Padahal kalau dihitung uang itu hanya cukup untuk membeli spidol white board, masih untung nanti kalau jadi pembesar mereka tidak menindas rakyat. Semoga!